Bengkulu Selatan, Siberbengkulu.co -- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran langsung Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi bersama unsur pimpinan DPRD dan jajaran perangkat daerah dalam dua agenda strategis tingkat nasional pada 22–23 Mei 2025.

Agenda pertama adalah Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi antara KPK dan Pemerintah Daerah, yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (22/5). Dalam forum yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Bupati Gusnan hadir bersama Ketua DPRD Bengkulu Selatan Juli Hartono dan sejumlah pejabat strategis daerah.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gusnan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menekankan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi harus dibarengi dengan integritas dan komitmen bersama seluruh elemen pemerintahan.

“Kami menyadari bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor serta integritas dari setiap elemen pemerintah daerah,” tegasnya.

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang benar-benar melayani, bersih, dan transparan. Ini bukan sekadar tuntutan, tapi kebutuhan,” lanjut Gusnan.

Selang sehari kemudian, pada Jumat (23/5), Bupati bersama Ketua DPRD Juli Hartono SE MSi dan Sekretaris DPRD Nico Dwipayana SSTP MH MSi menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam agenda tersebut, Pemkab Bengkulu Selatan kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Gusnan mengungkapkan bahwa capaian WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran, namun juga menjadi pijakan penting untuk pelayanan publik yang semakin baik.

“Ini adalah hasil kerja keras seluruh jajaran. Tapi lebih dari itu, WTP harus menjadi budaya dalam tata kelola kita. Bukan sekadar prestasi, tetapi fondasi pelayanan publik yang lebih terpercaya,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Juli Hartono turut mengapresiasi capaian tersebut, seraya mengingatkan pentingnya tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi BPK.

“Saya mengapresiasi semua pihak yang sudah bekerja maksimal sehingga tahun ini kembali meraih opini WTP. Capaian ini harus dipertahankan dan ditingkatkan. Catatan dan temuan BPK segera ditindaklanjuti,” tegas Juli.

Dua agenda nasional yang diikuti oleh jajaran Pemkab Bengkulu Selatan ini menjadi bukti nyata dari komitmen dan konsistensi daerah dalam membangun pemerintahan yang sehat dan bebas dari praktik korupsi. Kolaborasi kuat antara eksekutif dan legislatif diyakini menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pengelolaan anggaran serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Melalui penguatan sistem pengawasan internal, dorongan transparansi, dan keterlibatan publik, Bengkulu Selatan terus meneguhkan diri sebagai daerah yang serius dalam mewujudkan masa depan tanpa korupsi. (Adv)