Skip to main content

Pemkab Bengkulu Selatan Dukung Strategi Nasional Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 2025

Pemkab Bengkulu Selatan Dukung Strategi Nasional Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi 2025. Foto: Cyntia/Siberbengkulu.co

Bengkulu Selatan, Siberbengkulu.co -- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) menyatakan komitmennya dalam mendukung strategi nasional pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri RI, pada Senin (26/5/2025), bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Bengkulu Selatan.

Rakornas dipimpin langsung oleh Mendagri Tito Karnavian, dan menghadirkan narasumber dari Bappenas, BPS, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan Bulog. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat serta kolaborasi antarlembaga guna merespons dinamika inflasi secara cepat dan efektif.

“Presiden melalui staf khusus meminta agar data inflasi dilaporkan secara mingguan. BPS, Bappenas, dan Satgas harus aktif menyampaikan perkembangan harga dan pasokan bahan pokok di daerah,” ujar Tito Karnavian.

Kepala Bappenas RI, Rachmat Pambudy, dalam paparannya menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025 tercatat sebesar 4,87%. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8% di akhir tahun 2025.

“Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Maluku Utara sebesar 34%, sementara yang terendah adalah Papua Tengah -25,53%, dan Nusa Tenggara Barat -1,47%,” jelas Rachmat.

Dari sisi inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa tingkat inflasi Indonesia selama empat bulan pertama tahun 2025 mencapai 1,56%. Angka ini lebih rendah dibandingkan 2022, namun sedikit lebih tinggi dari 2023 dan 2024.

Pudji juga menyebutkan terdapat lima provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga, yaitu Papua Tengah, Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Adapun komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk menjalankan arahan pusat demi menjaga kestabilan harga dan pasokan bahan pokok di wilayahnya.

“TPID Bengkulu Selatan terus berkomitmen untuk mendukung pengendalian inflasi. Kami pastikan pasokan bahan pokok masyarakat tetap aman dan stabil,” tegasnya.

Dengan koordinasi yang intensif dan dukungan lintas sektor, Pemkab Bengkulu Selatan optimis mampu menjaga kestabilan harga serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sejalan dengan target nasional. (Adv)

Baca juga ...