Merenge, Siberbengkulu.co -- Beauty contest para kandidat calon gubernur (cagub) Provinsi Bengkulu periode 2024-2029 sudah dimulai. Sejumlah program yang lebih tepatnya disebut janji politik sudah diobral, menyasar kapada berbagai aspek seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan serta pembangunan.

Ada hal yang cukup menggelitik dari adu program yang disampaikan oleh para kandidat. Di mana program yang dibuat semuanya berorientasi konsumtif terhadap finansial, yang entah dipikirkan atau tidak dari mana asal uang untuk mewujudkan program ini nantinya.

Seperti contoh, program soal program pemerataan pendidikan, program intervensi pemerintah soal jaminan kesejahteraan seperti jaminan sosial ketenagakerjaan,  kesehatan serta program pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur semuanya berorientasi pada serapan dana APBD atau APBN.

Menilik program yang dijanjikan, seolah-olah dana yang sudah tersedia tinggal ambil dan disalurkan kepada program-program yang dicanangkan. Orientasinya semua pada konsumsi. Namun tak banyak program yang berorientasi pada produktivitas pemerintah menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, untuk mempertebal ‘dompet’ APBD, yang kemudian berimplikasi pada realisasi program untuk kesejahteraan.

Bukankah untuk melaksanakan berbagai program yang dijanjikan butuh finansial? Lha lantas dari mana uangnya jika program yang orientasinya ‘menginjeksi’ pendapatan daerah tidak digenjot. Ini lah yang nantinya bisa berujung pada janji ‘manis’ politik belaka. Karena janji butuh realisasi, dan realisasi butuh logistik atau finansial.

Seharusnya ini bisa menjadi sebuah program yang menarik bagi masyarakat, untuk kemudian lebih realistis dalam menentukan pilihan dalam Pilgub Bengkulu pada November mendatang.

Karena harus ada keseimbangan antara janji dan kemungkinan merealisasikan janji itu sendiri. Jangan seperti janji ‘sang pemalas.’ Karena saat terpilih, janji-janji yang dibahasakan sebagai program tersebut harus dibuktikan. Dan itu butuh pemikiran yang realistis dari kepala daerah itu sendiri. Sehingga tidak berujung pada bahasa apology. Yang defisit anggaran lah, yang APBD pincang lah, yang PAD kecil lah.

Dalam contoh kecil, pada lingkup rumah tangga pun itu bisa jadi analogi. Bahwa janji sebelum menikah akan membahagiakan dan mensejahterakan. Namun faktanya setelah sang gadis memutuskan berumah tangga, sang pemimpin keluarga malah malas bekerja. Hasilnya, janji-janji manis sebelum menjadi kepala keluarga hanya janji tinggal janji.

Mungkin ini merupakan pertanyaan penting yang harus diungkap oleh para kandidat dalam sesi debat nantinya, bagaimana mindset produktif para kandidat mampu memberikan gambaran, apakah program yang dijanjikan realistis untuk dilaksanakan. Ini mungkin bisa menjadi pertimbangan pemilih saat menentukan coblosan dalam bilik suara pada November 2024 mendatang. (**)

Penulis: Rudi Syahwani