siberbengkulu.co, Asahan – Wakil Bupati Asahan Rianto, S.H., M.A.P. menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi ke-5 yang dilaksanakan di Aula Inspektorat Kabupaten Asahan, Senin (21/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Asahan dalam memperkuat koordinasi dan konsolidasi seluruh perangkat daerah guna memastikan pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi dapat dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan capaian pemenuhan indikator, mengidentifikasi berbagai aspek yang masih memerlukan penguatan, serta memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan perannya dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Asahan menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintahan. Upaya membangun pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya melalui pemenuhan administrasi, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat sehari-hari.

“Pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Antikorupsi bukan semata-mata target administratif. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh proses tersebut menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Wakil Bupati.

Menurut Rianto, penguatan integritas harus dimulai dari setiap individu dan diterapkan secara konsisten dalam setiap proses kerja. Transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap aturan, serta pencegahan potensi penyimpangan perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah.

Ia juga meminta agar hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi bahan perbaikan bersama. Setiap kekurangan yang ditemukan perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah yang konkret, sehingga upaya pencegahan korupsi tidak berhenti pada proses evaluasi, tetapi menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

“Evaluasi harus menghasilkan perbaikan. Apa yang masih kurang harus kita benahi bersama, sehingga tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.

Wakil Bupati juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan salah satu modal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah dituntut untuk menjaga integritas serta menghindari berbagai bentuk tindakan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah yang dilakukan secara konsisten, Pemerintah Kabupaten Asahan terus mendorong penguatan sistem pencegahan korupsi. Setiap perangkat daerah diharapkan mampu memenuhi indikator yang telah ditetapkan sekaligus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Rapat koordinasi dan monitoring tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Asahan dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen untuk terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui koordinasi, evaluasi, pembenahan sistem, dan peningkatan integritas aparatur sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(sumartini)