Siberbengkulu.co, Bengkulu – Keterlambatan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kini mulai dirasakan hingga ke tingkat desa. Sejumlah pemerintah daerah disebut belum mampu membayar penghasilan tetap (Siltap) kepala desa dan perangkat desa karena kondisi keuangan yang semakin terbatas. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, meminta pemerintah provinsi segera mempercepat pencairan DBH kepada 10 kabupaten dan kota di Bengkulu.

Menurut Edwar, keterlambatan tersebut bukan hanya berdampak pada administrasi pemerintahan, tetapi juga menyangkut kehidupan banyak aparatur desa dan masyarakat yang menunggu realisasi program pembangunan. “Daerah benar-benar menunggu DBH dari provinsi. Ada siltap kepala desa yang belum dibayarkan dan banyak kegiatan yang masih tertunda,” ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Ia mengatakan, DPRD menerima laporan dari BKAD Provinsi Bengkulu bahwa pembayaran DBH saat ini sedang berjalan secara bertahap. Namun kondisi di lapangan membuat pemerintah daerah semakin tertekan karena kebutuhan operasional terus berjalan.

Menurut Edwar, kepala desa dan perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, pembayaran hak-hak mereka tidak boleh terlalu lama tertunda. “Kalau dana belum turun, otomatis daerah kesulitan bergerak. Sementara pelayanan masyarakat di desa harus tetap berjalan setiap hari,” katanya.

Selain pembayaran siltap, berbagai kegiatan pembangunan daerah juga disebut ikut tertunda akibat keterbatasan anggaran.

Edwar berharap pemerintah provinsi dapat menjadikan persoalan ini sebagai prioritas utama, terutama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat bawah. “Kita berharap pembayaran jangan terus ditunda. Daerah saat ini sangat membutuhkan dukungan keuangan agar roda pemerintahan tetap berjalan,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Pemprov Bengkulu saat ini masih menunggu penyaluran piutang DBH dari pemerintah pusat sehingga proses pembayaran dilakukan secara bertahap. Meski demikian, DPRD meminta agar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat agar hak daerah bisa segera dipenuhi.