Siberbengkulu.co, Bengkulu — Wacana reformasi birokrasi melalui perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memasuki tahap pembahasan serius di DPRD Provinsi Bengkulu. 

DPRD menilai kebijakan efisiensi birokrasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelayanan publik maupun sistem pemerintahan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, mengatakan bahwa DPRD akan meminta penjelasan rinci dari pihak eksekutif mengenai arah dan tujuan perampingan OPD tersebut. 

Menurutnya, pemerintah harus mampu membuktikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar menghasilkan efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

“Efisiensi tidak cukup hanya dengan mengurangi struktur organisasi. Harus ada ukuran jelas mengenai dampaknya terhadap keuangan daerah dan efektivitas kerja,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan membahas persoalan tersebut melalui Badan Musyawarah (Banmus) dengan menghadirkan pihak pemerintah daerah.

Selain isu birokrasi, DPRD juga sedang mempersiapkan agenda pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Pihak legislatif meminta pemerintah segera menyampaikan jadwal resmi agar seluruh tahapan pembahasan berjalan sesuai mekanisme.

Menurut Teuku, penyampaian dokumen yang terlambat sering kali menjadi hambatan dalam proses pembahasan karena DPRD membutuhkan waktu untuk mempelajari rincian anggaran secara menyeluruh.

“Kalau dokumen masuk mendadak, pembahasan tentu tidak maksimal. Kami ingin semuanya dilakukan terukur dan transparan,” katanya.

DPRD juga menilai penyusunan Standar Biaya Operasional (SBO) menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.

Melalui standar tersebut, penggunaan anggaran pemerintah diharapkan lebih terkendali dan tepat sasaran.

Selain itu, DPRD turut menyoroti pentingnya dokumen PPD Induk sebagai dasar arah pembangunan Provinsi Bengkulu dalam jangka menengah dan panjang.