Sumatera Utara, Siberbengkulu.co -- Dodi Antoni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa Anti Korupsi (GEMMAKO), kembali angkat bicara terkait dugaan penyelewengan anggaran dana perawatan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III dan IV Kebun Sei Dadap, Asahan. Hal ini disampaikan pada 19 Februari 2025, setelah tim investigasi lembaga ini menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana yang seharusnya digunakan untuk merawat kebun kelapa sawit di lokasi Afdeling I, V, dan VI.

Menurut Dodi Antoni, berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihak LSM GEMMAKO, ribuan batang tanaman kelapa sawit yang masih muda dan belum berbuah ditemukan dalam kondisi tidak terawat. Banyaknya rumput liar yang merambat pada batang tanaman sawit menunjukkan bahwa tanaman tersebut tidak mendapatkan perhatian yang layak. Bahkan, beberapa pohon terlihat terlantar, berpotensi merugikan perusahaan dan negara.

“Bukan hanya ratusan, bahkan ribuan batang pohon kelapa sawit yang belum produktif, masih muda, dan belum berbuah terlihat seperti tidak terawat. Hal ini sangat ironis, padahal pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit,” ujar Dodi Antoni saat diwawancarai oleh awak media.

Lebih lanjut, Dodi mengungkapkan kekhawatirannya terkait keberadaan ternak sapi yang bebas berkeliaran di area kebun. Aktivitas ternak yang tidak terkontrol ini, menurutnya, mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap area perkebunan. “Sapi-sapi tersebut sepertinya tidak memiliki pemilik yang jelas, namun bebas mengonsumsi rumput yang ada di Afdeling I, V, dan VI. Ini jelas menunjukkan kurangnya pengelolaan yang baik,” tambahnya.

GEMMAKO mendesak agar Satuan Pengawas Internal (SPI) perusahaan segera melakukan evaluasi serta audit terhadap penggunaan dana untuk perawatan dan pemeliharaan kebun. “Kami akan mengirimkan surat temuan terkait indikasi korupsi dana perawatan dan pemeliharaan tanaman kelapa sawit kepada Direksi PT Perkebunan Nusantara IV dalam waktu dekat,” tegas Dodi.

Hingga berita ini diterbitkan, konfirmasi dari pihak PTPN IV Regional I, baik di Kantor Afdeling V maupun Kantor Afdeling VI, belum berhasil didapatkan. Nomor telepon yang diberikan kepada media tidak memberikan respons, dan informasi mengenai keberadaan kantor tersebut juga terlihat tidak jelas.

LSM GEMMAKO berharap agar pihak terkait segera melakukan tindakan transparan dan memastikan bahwa dana yang telah disediakan negara untuk sektor perawatan perkebunan dikelola dengan baik demi kepentingan bersama.

Reporter: Ridho Sentosa 

Editor: M Ichfan Widodo