Mukomuko, Siberbengkulu.co – Wakil Gubernur Bengkulu Mian, membantah pemberitaan terkait kekecewaan sejumlah kepala desa di Kabupaten Mukomuko mengenai distribusi ambulans desa yang dinilai tidak tepat sasaran.

Dalam pesan suara yang dikirimkan kepada media, Wagub Mian menegaskan tidak ada alasan bagi desa-desa untuk kecewa.

 “Saya jelaskan, tidak ada kekecewaan. Harusnya merasa bersyukur. Tahun ini pemerintah mengadakan 130 unit ambulans, masing-masing kecamatan mendapatkan satu desa dulu. Seandainya ada desa yang belum dapat, bisa meminjam dari desa yang dialokasikan. Tahun depan, insyaAllah Pak Gubernur Helmi Mian akan menganggarkan 500 unit lagi."

"Tahun 2027 juga akan dianggarkan, sehingga pada 2028 semua desa insyaAllah sudah kebagian. Tidak ada masalah. Yang dikedepankan adalah bersyukur. Dulu setiap kecamatan tidak ada, sekarang sudah ada. Kalau semua dilaksanakan sekaligus, kita juga tidak bisa membangun yang lain seperti jalan dan infrastruktur. Jadi tidak ada yang perlu kecewa,” tegas Mian.

Namun demikian, sejumlah kepala desa di Mukomuko menyampaikan kekecewaannya. Salah satunya Kepala Desa Lubuk Gedang, Yunna Suardi. Ia mengaku heran karena desanya sebelumnya sudah masuk dalam usulan resmi dari Pemkab Mukomuko berdasarkan permintaan Gubernur Bengkulu.

“Jauh hari kami sudah diminta oleh camat, bahkan sudah membuat surat pernyataan kesanggupan. Desa kami juga diusulkan bersama 15 desa lain dari 15 kecamatan. Tapi tiba-tiba, dua hari sebelum pendistribusian ambulans oleh Pemprov, nama desa kami hilang. Ini sama saja tidak menghargai Pemkab Mukomuko. Jangan sampai ada pengaruh oknum tim sukses, sehingga terkesan menyalahkan pemkab,” ungkap Yunna dengan nada kecewa.

Kritik serupa juga disampaikan Kepala Desa Sungai Lintang, Arianto. Ia menilai pendistribusian tahap awal seharusnya mempertimbangkan jarak desa dengan puskesmas.

“Seharusnya yang dapat dulu itu desa-desa yang jauh dari puskesmas. Misalnya di Kecamatan V Koto, bisa Desa Pondok Tengah atau Sungai Lintang. Kalau tidak, wajar saja kawan-kawan kepala desa jadi kasak-kusuk. Program ini sebenarnya bagus, hanya saja seperti ada pihak yang merusak citra gubernur,” ujarnya.

Baik Yunna, Yasir, maupun Arianto menegaskan mereka tidak menyalahkan desa-desa yang telah menerima ambulans pada tahap ini. Menurut mereka, desa penerima tidak bersalah, hanya saja mekanisme distribusinya dinilai tidak transparan. (JFS)