Mukomuko, Siberbengkulu.co -- Isu mutasi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko semakin santer terdengar. Seiring makin dekatnya rencana perombakan birokrasi oleh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Huda-Rahmadi, sejumlah pejabat mulai menunjukkan kegelisahan.

Keresahan tersebut diduga muncul lantaran beberapa pejabat eselon II disebut-sebut tidak netral saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu. Kondisi ini pun menjadi sorotan publik, mengingat hingga saat ini Pemkab Mukomuko belum juga melakukan perubahan struktur birokrasi secara signifikan.

Berbeda dengan sejumlah kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu yang telah lebih dahulu merombak dan menata ulang jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pemkab Mukomuko dinilai terlalu lama mengambil langkah serupa.

“Sebenarnya ini sudah saatnya dilakukan penyegaran. Ada pejabat yang terkesan tidak sejalan dengan visi-misi kepala daerah terpilih. Mutasi bukan hanya soal loyalitas, tapi juga regenerasi dan peningkatan kinerja birokrasi,” ujar salah satu pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Saat ini, beberapa jabatan strategis diketahui dalam keadaan kosong, antara lain Kepala Dinas BKPSDM, Dinas Sosial, Dinas PPKBP3A, serta posisi Staf Ahli. Kekosongan ini dinilai berdampak terhadap kelancaran roda pemerintahan dan efektivitas pelayanan publik.

Menyikapi kondisi tersebut, sejumlah pihak menilai bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dalam dinamika birokrasi, dan seharusnya tidak menjadi alasan bagi pejabat untuk gelisah jika telah bekerja sesuai tugas dan fungsi.

“Fokus saja bekerja dengan sungguh-sungguh. Mutasi itu bagian dari sistem. Selama kinerja baik dan loyal terhadap pemerintahan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat.

Diharapkan mutasi yang direncanakan ke depan mampu membawa semangat baru dalam tubuh birokrasi Pemkab Mukomuko, demi mendorong percepatan pembangunan daerah secara menyeluruh. (JFS)