Jakarta, Siberbengkulu.co -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua di Indonesia, kini tengah menghadapi krisis legitimasi dan kepercayaan publik. Setelah lebih dari satu tahun terjebak dalam dualisme kepemimpinan antara Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, konflik yang semula tertutup akhirnya pecah terang-terangan, memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan organisasi ini.

Pada Jumat malam, 16 Mei 2025, kedua belah pihak menandatangani Kesepakatan Jakarta, sebuah dokumen damai yang menjanjikan penyelenggaraan Kongres PWI paling lambat 30 Agustus 2025. Namun, banyak pihak menilai kesepakatan ini lebih merupakan gencatan senjata politik ketimbang rekonsiliasi tulus.

“Ini demi persatuan,” ujar Hendry usai penandatanganan. Namun, publik masih menanti penjelasan menyeluruh terkait dugaan ketidaktransparanan dana Uji Kompetensi Wartawan (UKW) — isu yang ditengarai menjadi pangkal konflik, terutama terkait aliran dana dari BUMN.

Zulmansyah Sekedang menyebut momen itu sebagai "sejarah", mengakui bahwa konflik internal PWI kali ini merupakan yang paling dalam dan berkepanjangan sepanjang sejarah organisasi.

Sementara itu, pusat kepengurusan PWI kini sibuk menyusun Steering Committee (SC) dan Organizing Committee (OC) untuk kongres mendatang. Namun proses ini lebih tampak sebagai arena lobi politik penuh kepentingan ketimbang kerja organisasi profesi yang solid. Kritik tajam pun bermunculan — beberapa menyindir, SC dan OC kini lebih pantas disebut sebagai "Syahwat dan Cashflow" bukan "Solidarity and Credibility."

Di daerah, kebanyakan anggota justru bingung dan acuh. Banyak dari mereka bahkan tidak tahu siapa ketua PWI saat ini. Yang mereka perhatikan hanya satu: UKW gratis, lengkap dengan "bonus" kuota internet atau bahkan amplop, yang menjadi daya tarik utama.

Pengamat media menilai konflik ini mencerminkan kegagalan PWI dalam menjaga idealisme profesi di tengah godaan kekuasaan dan proyek. Dana UKW, yang semestinya digunakan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme, justru menjadi sumber pertikaian internal.

Sementara itu, masyarakat sebagai penerima manfaat informasi tetap konsisten: tidak peduli. “Apakah PWI satu, dua, atau tiga kepala, yang penting berita tidak dipesan dan wartawan tidak jadi makelar opini,” ujar seorang akademisi media.

Kini publik menanti: apakah Kesepakatan Jakarta benar-benar menjadi jalan keluar atau hanya sekadar jeda sebelum babak konflik selanjutnya. Sebab, jika kongres nanti gagal karena kas kosong atau panitia mundur gara-gara fee tak cair, bukan mustahil PWI perlu rebranding: dari Persatuan Wartawan Indonesia menjadi Persekutuan Wilayah Investasi. (Rls)